Gubernur Lampung Ikuti Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah

BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 secara virtual melalui video conference di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (27/5/2021). Kegiatan itu digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rakornas itu bertajuk “Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan disiarkan secara langsung oleh TVRI dari Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden RI, Joko Widodo, menyampaikan, peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.

“Mengikuti prosedur itu penting, tapi lebih penting tercapainya target yang telah diterapkan, karena yang ditunggu rakyat adalah hasilnya, manfaatnya,” tegas Presiden

Pengawasan, kata ia, harus menjamin tak ada yang disalahgunakan. Dirinya tak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan, terutama pada masa pandemi seperti ini.

Menurut ia, tahun 2021 ialah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya dibutuhkan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Joko Widodo juga menyampaikan beberapa hal penting yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian, yakni:

Percepatan belanja pemerintah harus terus dikawal dan ditingkatkan. Saat ini baru 15% APBN dan 7% APBD yang terserap. Begitu juga percepatan pengadaan barang dan jasa yang dinilai masih lambat, yakni baru sekitar 10.98% Pemerintah Pusat, dan kurang dari 5% untuk Pemerintah Daerah .

Kualitas perencanaan harus terus ditingkatkan. Menurut Presiden masih ada program yang tidak jelas hasil ukuran dan sasarannya, dan tak sinkron dengan kegiatan lainnya, sehingga masyarakat kurang mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut.

Akurasi data masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya menjadi tidak baik, contohnya data bantuan sosial yang tidak akurat, tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.

Untuk itu, Presiden meminta agar basis data antar program dikawal dengan baik, dan dituntaskan sampai keakar permasalahan agar tidak terjadi pengulangan ditahun-tahun selanjutnya.

Presiden juga meminta agar para menteri, kembaga terkait dan pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi dari hasil rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 dengan baik dan profesional. Memberikan akses dan informasi akurat, jangan sampai pekerjaan dari aparat pengawas internal pemerintah jadi terhambat.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakornas tersebut diikuti oleh sekitar 2200 peserta, meliputi kepala daerah dan instansi terkait seluruh Indonesia secara virtual.

Ia menjelasan, Rakornas Wasin 2021 merupakan momentum pemulihan ekonomi nasional, untuk itu sesuai tema yang diusung, BPKP akan mengawal efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi.

“Efektifitas belanja dan pemulihan ekonomi bergantung pada perencanaan dan kebijakan yang diorkestrasi antarpemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lalu dengan data tersinkronisasi dengan baik, akan mudah penyusunan perencanaan serta kesigapan dalam mengindetifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya,” pungkasnya. (rls/ ncu)