Bandar Lampung

Wakil walikota Deddy Amarullah Terima Kuker Kemenpan RB

Spread the love

BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID    —      Wakil Walikota Bandarlampung, Deddy Amarullah, menerima kunjungan kerja Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi (Kemenpan RB), terkait komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam peningkatan pelayanan publik, khususnya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), di Ruang Rapat Sekretariat PM dan PTSP. Rabu (13/10).


Usai pertemuan tertutup, Deddy menjelaskan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah merencanakan dan menyatakan kesanggupan membangun Mal Pelayanan Publik pada Tahun 2022 mendatang.
“InsyaAllah, tahun depan kami bangun. Semua pelayanan perizinan disana bersama pelayanan kewenangan instansi vertikal seperti kejaksaan dan pertanahan,” ujarnya, Selasa (12/10).


Lanjutnya, “Untuk sementara, instansi vertikal tersebut akan menempati lantai 10 Gedung Pelayanan Satu Atap. Sekarang lagi dipersiapkan jaringannya,” ungkapnya. Sementara itu, Deputi IV Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisa menjelaskan, bahwa kunjungannya ke Kantor Pemerintahan Kota Bandarlampung adalah salah satu bentuk koordinasi Kemenpan RB dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Kota Bandarlampung.


“Pada Maret 2021 lalu, bersama 37 pimpinan daerah lainnya, Pak Wakil Walikota Bandarlampung sudah menandatangani kesepakatan untuk pembuatan Mal Pelayanan Publik. Nah hari ini kami datang untuk melihat aktifnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa,” kata dia. Ia juga menyampaikan, bahwa banyak hal yang dibicarakan berkenaan dengan layanan publik yang perlu mendapatkan prioritas. Karena Mal Pelayanan Publik ini selain meningkatkan layanan untuk masyarakat juga bisa meningkatkan investasi kemudahan berusaha di Kota Bandarlampung.


“Ini nantinya akan seperti One Stop Service area ya, integrasi berbagai macam layanan dari banyak instansi yang tergabung bersama-sama. Nanti akan bergabung layanan dari polisi, kantor agama, pajak, dan lain-lain, tergantung kebutuhan disini,” jelasnya. Selain itu, dalam untuk meningkatkan kualitas, Diah juga menambahkan Mal Pelayanan Publik harus mengedepankan kualitas Sumber Daya Manusia dan hospitality (keramahan). “Intinya evaluasi kami pada 2 jenis layanan dasar disini yaitu Dukcapil dan perizinan sudah mendapatkan penilaian yang baik. Harapannya kalau sudah berjalan ini dapat mempermudah masyarakat kedepannya,” tutupnya. (Nay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *