BPDPKS dan Kemenkeu Satu Lampung Kolaborasi Perkuat UKMK
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Lampung mengadakan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan di Kantor Wilayah Pajak Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung pada 18 sampai 20 Oktober 2022.
Kegiatan ini adalah salah satu upaya Kemenkeu Satu dalam mendorong penguatan UKMK dan menyosialisasikan kebijakan kemenkeu, khususnya di wilayah Lampung.
Rangkaian kegiatan meliputi Seremoni Pembukaan, Pemilihan Muli Mekhani Sawit, Talk show sosialisasi limbah sawit untuk industry kreatif, Talk show seminar perpajakan, dongeng anak dan sawit, Sosialisasi minyak sawit merah, demo memasak dengan minyak sawit merah, lomba menggambar dan mewarnai terkait sawit, Cerdas cermat APBN dan Kelapa Sawit, dan Kemenkeu Got Talent serta Fun Bike.
Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Wilayah Lampung dan BPDPKS, atara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Dekranasda Lampung, POPSI, Booth Kemenkeu satu dan Booth Himbara.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memiliki misi dalam menjalankan kebijakan Pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel, untuk kepentingan, yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi Peremajaan, Sarana dan Prasarana, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.
Kinerja BPDPKS didasarkan pada kemampuan menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Dana yang disalurkan akan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja sektor sawit Indonesia.
Dalam struktur organisasi BPDPKS juga terdapat direktorat yang memilliki tugas dalam menjalankan kegiatan kemitraan. Salah salah satunya adalah menjalankan fungsi kemitraan dengan UKMK.
Anggota DPD RI Dapil Lampung Ahmad Bastian Suyitno, mengatakan semua pihak dapat berkolaborasi untuk meningkatkan UKMK.
“Bagaimana kita gotong royong sehingga meningkat. Karena perekonomian itu disusun karena gotong royong,” kata Bastian.
Menurutnya, Kemenkeu berkeinginan agar semua bersatu padu untuk tingkatkan UKMK.
“UMKM kita menjerit soal pajak, seperti tadi disebutkan 0,5 persen. Maka dengan kegiatan ini UMKM bisa meningkat di Provinsi Lampung. Bupati dan wali kota di Provinsi Lampung ini harus menangkap peluang ini. Ini luar biasa,” ucapnya.
“Saya berterima kasih pada BPDPKS membangun kolaborasi untuk UMKM di Lampung,” katanya.
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu, Oza Olavia, mengatakan, Menkeu menyebut saat melakukan persiapan sidang G20, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja.
“IMF menyebutkan adanya perlambatan ekonomi tahun 2023. Selain itu ada invasi dari Rusia ke Ukraina. Kondisi tahun 2023 dimungkinkan ada resesi. Diluar negeri inflasi sangat tinggi 5,95 persen yoy, tapi luar biasanya Lampung 1,3 persen,” ungkap Oza.
Selain itu juga, Oza menyebutkan inflasi itu juga dipengaruhi karena ada kenaikan harga BBM, kenaikan tarif transportasi.
“Kenapa inflasi di Indonesia cukup tinggi?. Maka Indonesia tekan Inflasi ini dari sisi pasokan. 53,7 PMI kita di bulan ini , namun geliat ekonomi tumbuh,” kata mantan Kepala Kanwil DJBC Sumut itu.
Secara nasional mungkin ada beberapa angka menunjukan kearah yang mungkin baik. Adanya pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya pada UMKM ini, faktor penggeraknya UKMK. Karena serap tenaga kerja luarbiasa dan sangat signifikan himpun hingga 60,42 persen serap 97 persen tenaga kerja. (*)