Kemendagri Fasilitasi Pertemuan Bupati Meranti dan Kemenkeu Bahas DBH
JAKARTA, RATUMEDIA.ID- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan antara Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas).
Pertemuan juga dihadiri Gubernur Riau, Syamsuar, itu di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (20/12/2022).
Pembahasan ini dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni.
Usai pertemuan, Fatoni menuturkan, Bupati Kepulauan Meranti telah memaparkan kondisi daerahnya yang diakui tertinggal dan masyarakatnya banyak yang tergolong miskin ekstrem. Kondisi itu membuat Kepulauan Meranti memerlukan dukungan dana melakukan pembangunan.
Perwakilan Kemenkeu menjelaskan, mengenai aturan penetapan DBH. Lalu perwakilan Kementerian ESDM menjelaskan, mengenai proses pengelolaan migas hingga menjadi data acuan penetapan DBH.
“Tadi sudah dibahas dan kita semua sudah sama-sama memahami. Kita sama-sama bisa menerima penjelasan masing-masing,” ujar Fatoni.
Guna lebih memahamkan antarpihak, pertemuan itu menyepakati ada pembahasan lebih lanjut secara teknis dan detail mengenai penghitungan produksi minyak, lifting, hingga penetapan DBH. Dengan begitu, data dimiliki masing-masing pihak dapat dicocokkan.
“Jadi, pertemuan hari ini sudah cukup dan semuanya sudah puas, dan kemudian besok akan dilanjutkan dengan pertemuan lebih detail dan lebih teknis lagi,” terangnya.
Pria yang pernah menjabat Pjs. Gubernur Sulawesi Utara dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri ini menjelaskan, Kemendagri sebagai pembina penyelenggaraan otonomi daerah bertugas memfasilitasi ketika terdapat permasalahan atau perbedaan pemahaman seperti dalam penetapan DBH.
“Tugas itu telah kami laksanakan dan besok akan kita lanjutkan,” tandas Fatoni. (Puspen Kemendagri)