Sekdaprov Lampung Harap Kabupaten/Kota Sinergi Atasi PPKS
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menutup rapat koordinasi optimalisasi program dalam rangka penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Lampung di Hotel Horison, Rabu (1/3/2023).
Kegiatan ini berawal menandatangani bukti kesepakatan rencana aksi PPKS se-Provinsi Lampung Tahun 2023. Penandatangan itu oleh Sekda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Fahrizal Darminto menuturkan, data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, menyebutkan, pada tahun 2022 terdapat 1.002.410 jiwa penduduk miskin dari total 9.081.792 jiwa penduduk Provinsi Lampung atau 11,03 persen.
“Data ini menunjukkan potret permasalahan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Lampung,” ungkap ia membacakan beberapa pointer sambutan tertulis Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi.
Fahrizal mengatakan, pelaksanaan tugas pemerintahan bidang sosial, termasuk menangani PPKS harus terpadu dalam konteks mengentaskan kemiskinan secara komprehensif. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Lampung juga harus menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” katanya.
Ia menyebutkan, data dari Keputusan Menteri Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bahwa 104.753 KK masuk Kepmenko No.30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Tahun Anggaran 2022 telah diintervensi dengan program Bansos Tunai dampak menangani inflasi akibat penyesuaian harga BBM yang telah dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung TA 2022.
“Demikian juga pada 15 kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing,” ungkapnya.
Pelaksanaan rapat koordinasi ini telah dibahas, agar didiskusikan dan penyampaian materi dari para narasumber terkait dengan penanganan PPKS, khususnya di Provinsi Lampung.
“Diminta agar para OPD dapat mewujudkan rencana tindak lanjut yang telah sama-sama disepakati,” ujarnya.
Fahrizal berharap agar kabupaten/kota dan seluruh OPD bersinergi menangani PPKS untuk mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya. (rls)