Pemkab Lamsel Ikuti Rakor Atasi Inflasi Daerah
KALIANDA, RATUMEDIA.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mengikuti rapat koordinasi (rakor) mengenai Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023. Rakor itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamsel, Thamrin, memimpin jajaran Pemkab Lamsel mengikuti rakor itu secara virtual dari ruang sekda setempat, Senin (13/3/3023), bersama dengan seluruh pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Mendagri Tito Karnavian, mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas langkah konkret mengenai pengendalian inflasi di daerah tahun 2023.
Tito mengatakan, inflasi merupakan hal sangat mendasar untuk bangsa dan rakyat. Karena hal itu perlu diantisipasi terlebih menjelang Ramadan.
“Mengenai inflasi, kita jangan pernah lelah dan berhenti menjaga mengendalikan inflasi ini. Karena ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan pangan,” ujar Tito melalui sambungan zoom meeting.
Ia menambahkan, dari semua survei yang menjadi perhatian rakyat, pasti itu kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja dan baru isu lainnya.
“Kita perlu bersama-sama melihat tren barang dan jasa naik. Dimana saja daerah-daerah atau komoditas yang perlu diatasi dan perlu diintervensi. Apalagi masih musim hujan dan minggu depan kita juga telah memasuki Ramadan, biasanya harga naik. Jadi, harus benar-benar menjadi perhatian kita,” imbuhnya.
Tito juga menyampaikan, berdasarkan hasil monitor untuk daerah-daerah terkendali cukup baik pada minggu lalu, yaitu di bawah angka nasional 5,47 persen. Untuk tingkat provinsi adalah Sumatera Selatan 5,43 persen, untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Mimika 5,37 persen dan untuk tingkat kota yaitu Kota Samarinda 4,91 persen.
“Daerah-daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional adalah provinsi Lampung 6,52 persen, Kota Dumai Riau 6,98 persen dan Kabupaten Manokwari 6,83 persen,” ungkapnya.
Tito menuturkan, dalam mengendalikan inflasi harus saling bersinergi, menjaga ketersediaan bahan melalui kerja sama antardaerah dengan daerah penghasil dan mengintervensi melalui anggaran dana yang ada. Selain ada barang dan harganya dapat terjangkau masyarakat.
“Bersinergi itu tak mudah. Sesuatu yang mudah diucapkan tapi dalam praktik tak banyak bisa mengerjakan untuk bisa bersama dan bersinergi. Mengintervensi melalui anggaran dana yang ada selain ada barangnya, harganya pun dapat terjangkau oleh masyarakat. Sehingga dapat mencapai real data kita yaitu 4,91 persen, di bawah 5 persen. Jika semua daerah bisa di bawah 5 persen, itu ialah prestasi buat Indonesia,” ujarnya. (nsy)