Kemendagri Apresiasi Gubernur Lampung Capai Pembangunan

BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restuardy Daud M.Sc, mewakili Menteri Dalam Negeri mengapresiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, lantaran komitmen dan menekankan untuk menyinkronkan tema prioritas nasional kepada rancangan pembangunan kebupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Restuardy Daud menilai, Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan tema “Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia menuju Rakyat Lampung Berjaya” telah sejalan dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menyampaikan hal itu saat ia  menghadiri Musrenbang Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Rabu (29/3/2023).

Dalam konteks pencapaian pembangunan, Restuardy Daud mengatakan, sebagian besar indikator pembangunan Provinsi Lampung memiliki tren positif dan menunjukan hal-hal sangat menggembirakan. Bahkan, sebagian besar lebih baik atau di atas rata-rata nasional.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengapresiasi atas pencapaian kualitas SDM di Provinsi Lampung yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkatan. Karena tahun 2022 IPM Provinsi Lampung meningkat cukup signifikan sebesar 0,55 poin menjadi 70,45.

Selanjutnya sektor ketenagakerjaan, Restuardy Daud menilai, Pemerintah Provinsi Lampung telah menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 tercatat 4,52 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 4,69 persen. Hal ini menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan angka pengangguran terbuka tersendah ketiga terendah di Sumatera. Capaian itu lebih baik dari rata-rata nasional.

“Momentum ini perlu dijaga dengan beberapa langkah kedepan diantaranya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kolaborasi dengan swasta dengan membuka  lapangan kerja dan berbagai isu lainnya seperti inklusifitas, penyerapan tenaga kerja, serta penyiapan tenaga kerja yang berbasis hijau atau green job,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung karena  angka kemiskinan Provinsi Lampung terus menurun dari tahun ke tahun, dari 1,67 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,44 persen pada Tahun 2022.

Hal ini menurut Restuardy,  memerlukan dukungan strategi berkelanjutan yang melibatkan multiaktor dan multisektor agar  menanganinya bisa tepat sasaran. (rls)