Presiden Pinta Daerah Tak Abaikan Rekomendasi BPKP
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, mengikuti rapat koordinasi nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 dengan tema ‘Kawal Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi’ secara virtual di Ruang Sakai Sambayan, Rabu (14/6/2023).
Presiden RI, Joko Widodo, berterima kasih atas kerja keras BPKP dalam menjaga tata kelola pemerintahan saat ini.
“Saya ingin berterima kasih kepada BPKP yang telah bekerja sama menjaga tata kelola pemerintahan hingga bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Saat ini pemerintah sedang fokus meningkatkan produktivitas, utamanya menuju Indonesia emas 2045,” katanya.
Dengan situasi global tak mendukung dan ekonomi dunia juga tak mendukung, maka untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 tidaklah mudah.
“Situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung saat saya berada di Hiroshima Jepang pada pertemuan G7 kemarin, Managing Director IMF Kristalina Georgieva menyampaikan, bahwa yang menjadi pasien IMF sudah 96 negara. Ini menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul berada di situasi yang sulit,” ujarnya.
Situasi seperti itu, Joko Widodo mengatakan, pembelanjaan yang dilakukan baik itu melalui APBN maupun APBD harus dilakukan secara bijak.
“Oleh sebab itu setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN dari APBD yang ada di BUMN semuanya harus produktif karena memang cari uang sangat sulit. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 itu tak mudah, disinilah pentingnya peran pengawasan,” ucap Presiden.
“Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan betul sampai betul ke rakyat sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Presiden dalam hal ini juga meminta pengawasan yang dilakukan harus berorientasi pada hasil, bukan pada prosedurnya.
“Saya minta pengawas itu orientasinya bukan prosedurnya, tapi hasilnya. Karena banyak APBN APBD kita yang berpotensi tidak optimal, perlu saya ingatkan kepada semua baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran,” pintanya.
BPKP, kata ia, sebagai badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam hal ini juga diminta melakukan pengawasan yang berorientasi di hasil.
“Tugas BPKP sekarang mulai harus orientasinya kesitu orientasinya ke hasil. arahkan daerah, pusat, semuanya BUMN, kementerian, lembaga hal-hal yang konkrit biar produktif,” katanya.
Presiden juga kembali menekankan, pengawasan internal juga diharapkan tak hanya menjadi aksesoris formalitas saja.
“Perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris saja. Jangan ada yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahannya,cara memperbaikinya seperti apa,” tegas ia.
Joko Widodo juga meminta seluruh daerah tak mengabaikan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP.
“Kepada seluruh daerah, jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPKP,” tegasnya.
BPKP Pinta Kerja Sama
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, meminta, kerja sama seluruh pihak dalam melakukan pengawasan sehingga rekomendasi dapat ditingkatkan.
“Kami berharap komitmen pimpinan kementerian lembaga daerah memberikan akses pada pengawasan internal serta menindak lanjuti rekomendasi dapat ditingkatkan,” ucapnya.
Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP pada sisi kualitas akan terus meningkatkan pengawasan intern.
“Dari sisi kualitas pengawasan intern, kami akan terus mendorong pemerataan kompetensi kapasitas kelembagaan serta konvergensi kegiatan pengawasan antar-APIP,” ujarnya.
BPKP dan jajaran APIP dalam hal ini, kedepannya akan terus berkomitmen untuk memberikan upaya terbaik dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara daerah dan pembangunan.
“Kami juga berkomitmen menjadi Leading Agent Pengawasan yang akan terus mendorong upaya pengawasan intern yang intens komprehensif, proaktif, dan terintegrasi,” pungkasnya. (kmf)