Sekdaprov Marindo : Masalah Banjir Tak Bisa Ditangani Sendiri, Harus Kolaborasi Hulu–Hilir
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID —- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bandarlampung tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi lintas wilayah dari daerah hulu hingga hilir.
Hal itu disampaikan Marindo saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai di wilayah Bandarlampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).
Rakor tersebut merupakan langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Bandarlampung pada Jumat (6/3/2026). Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hujan berintensitas tinggi menyebabkan genangan di sejumlah kawasan permukiman dan ruas jalan, bahkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.
Dalam arahannya, Marindo menekankan bahwa persoalan banjir di ibu kota provinsi berkaitan dengan kondisi daerah hulu yang melintasi batas wilayah administrasi.
“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci,” ujar Marindo.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V dari daerah pemilihan Lampung, Mukhlis Basri. Ia menyoroti pentingnya pengkajian ulang sistem aliran pembuangan air agar beban drainase di kawasan perkotaan dapat berkurang.
Menurut Mukhlis, perlu skema aliran yang memungkinkan air langsung mengalir ke muara sungai atau laut yang lebih dekat.
“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” katanya.
Sementara itu, Walikota Bandarlampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan berbagai langkah penanganan darurat pascabanjir, mulai dari perbaikan talud, pengerukan sungai, hingga pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.
Ia juga berharap dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung agar sejumlah rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan.
Kepala BBWS Mesuji Sekampung Roy Panagom Pardede menjelaskan sejumlah rencana strategis yang akan dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di antaranya normalisasi sungai dan peninggian tanggul di titik-titik rawan banjir.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai langkah strategis penanganan banjir, mulai dari penyusunan masterplan banjir terintegrasi, pembangunan kolam retensi atau embung di wilayah hulu, normalisasi sungai, hingga penataan ruang di kawasan bantaran sungai.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penambahan ruang terbuka hijau sebagai kawasan resapan air.
Marindo turut mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama terkait persoalan sampah yang masih sering menyumbat saluran drainase.
“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika masyarakat masih membuang sampah ke sungai,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas daerah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Bandarlampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan guna meminimalisir risiko banjir di masa mendatang. (*/Ncu)