Termasuk Lampung, KPK Apresisi MCP Enam Provinsi
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Kasatgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Lampung, Sumsel dan Babel, Andy Purwana, mengapresiasi skor rata-rata MCP enam provinsi pada wilayah II (DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung) bisa tercapai di atas angka 75 persen.
“Ini cukup bagus bila dibandingkan dengan wilayah yang lain,” kata Andy Purwana dalam eapat koordinasi Pemberantasan Korupsi Diseminasi Pedoman Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2023 dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 (Batch II), di Ballroom Hotel Radison, Rabu (5/4/2023).
Ia berharap, tahun 2023 MCP Provinsi pada wilayah II bisa lebih meningkat dan tata kelola pemerintah daerah bisa lebih baik lagi.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan bahwa KPK memiliki tiga strategi/jurus memberantas korupsi atau Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi, yaitu melalui upaya pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.
Terkait memberantas korupsi melalui pendidikan, Fahrizal mengungkapkan, Provinsi Lampung berkomitmen membangun masyarakat berintegritas.
Hal itu, kata ia, dengan terbit Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Ini guna mendidik anak-anak agar memiliki visi, sikap jujur, dan berintegritas.
“Kini di Lampung, dari tingkat SD sampai SMA itu sudah ada muatan lokal pafa kurikulum sekolah untuk menanamkan integritas pada anak-anak didik,” ungkap ia.
Fahrizal juga mengapresiasi KPK RI yang telah mengadakan kegiatan bimtek antikorupsi. Suami dan isteri pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Lampung mengikuti bimtek ini guna mewujudkan keluarga berintegritas.
Terkait strategi pencegahan, ia mengatakan, korupsi bisa terjadi karena dua unsur, yaitu niat dan kesempatan.
“Agar tak ada kesempatan, kita berupaya memperbaiki sistem untuk kian memperkecil peluang-peluang menyalahgunakan wewenang,” kata ia mengemukakan.
Tak lupa, Fahrizal juga berterima kasih lantaran KPK RI terus menerus telah mendampingi dan memonitor hingga upaya memberantas korupsi di daerah telah banyak kemajuan. (rls)