Komisi V DPRD Lampung Kawal Optimalisasi Program JKN
BANDARLAMPUNG – Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menghadiri Rapat Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Lampung Semester I 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (18/5/2026).
DPRD Lampung hadir dalam forum ini sebagai komitmen mengawal pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Di tengah meningkat kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting agar pelayanan optimal dan merata.
Komisi V menegaskan, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya melalui kolaborasi seluruh pihak.
DPRD Lampung berkomitmen mengawal pelayanan kesehatan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses, terutama masyarakat kurang mampu.
Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan memperbaiki data peserta dan memperluas cakupan layanan kesehatan di Lampung.
“Pertemuan hari ini tentu ke depan harus ada progres positif. Bukan hanya sekadar seremonial, melainkan kita semua butuh data akurat,” katanya.
Ia menegaskan, sinkronisasi dan akurasi data menjadi faktor penting mendukung capaian target Universal Health Coverage. Untuk itu, DPRD mendorong kabupaten/kota meningkatkan cakupan peserta JKN agar pelayanan kesehatan merata di masyarakat.
Komisi V juga membentuk tim khusus bekerja selama 24 jam membantu masyarakat menyelesaikan soal pelayanan kesehatan dan administrasi BPJS. Langkah ini karena tinggi pengaduan masyarakat yang DPRD terima terkait layanan kesehatan.
“Kami berharap forum ini bisa menghadirkan solusi konkret atas soal terjadi di lapangan. Paling penting, masyarakat tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan,” tegasnya.
DPRD Lampung berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan kian kuat sehingga JKN di Lampung lebih optimal, responsif, dan berpihak kebutuhan masyarakat. (hms)