Pemprov Lampung Perkuat Biro Perekonomian Jadi Pusat Kendali Ekonomi
BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat peran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pengendali, pengintegrasi, dan akselerator pertumbuhan ekonomi daerah inklusif, mandiri, dan inovatif.
Begitu Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Penguatan Peran Biro Perekonomian di ruang kerjanya, Jumat 28 Agustus 2026.
Marindo menyebut Biro Perekonomian memiliki posisi strategis karena tak hanya menjalankan fungsi administratif, juga mengoordinasikan kebijakan ekonomi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
“Kalau Biro Organisasi memastikan tata kelola internal, Biro Perekonomian memastikan tata kelola eksternal dalam hal ekonomi,” ujar Marindo.
Penguatan itu, jelas ia, sejalan dengan misi pertama pembangunan Lampung. Karena itu, ia meminta Biro Perekonomian tak sekadar menjalankan rutinitas rapat, tapi mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi untuk pengambilan kebijakan cepat dan tepat.
Lima Peran Biro Perekonomian
Marindo memaparkan lima peran strategis yang perlu Biro Perekonomian perkuat:
1. Economic Intelligence
Biro Perekonomian harus mampu membaca kondisi ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan. Fungsinya menjadi sumber economic briefing bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekdaprov, asisten, dan staf ahli, khususnya terkait indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi.
2. Economic Policy Hub
Mengintegrasikan kebijakan lintas perangkat daerah. Biro Perekonomian bisa menjadi jembatan antara kebijakan dan program ekonomi perangkat daerah, seperti pertanian, energi dan sumber daya mineral, ketahanan pangan, serta perindustrian dan perdagangan.
3. Economic Control
Berperan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system terhadap berbagai indikator ekonomi strategis.
Marindo mendorong pembuatan dashboard ekonomi Lampung yang menampilkan indikator harian, mingguan, dan bulanan dengan penanda merah, kuning, dan hijau.
Isinya tak hanya inflasi dan harga komoditas, tapi juga investasi, ekspor, kinerja BUMD, pertumbuhan ekonomi, dan indikator strategis lain.
4. Economic Problem Solver
Setelah membaca indikator dan memberi alarm, Biro Perekonomian harus dapat menyusun rekomendasi penyelesaian berbagai persoalan ekonomi yang muncul.
Marindo mencontohkan soal kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis Biro Perekonomian, pemerintah dapat segera mengintervensi lewat perangkat daerah terkait.
Ia menilai langkah intervensi pasar oleh Dinas Perindustrian pada periode sebelumnya menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini dan respons cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.
“Ketika saya rapat inflasi, harga beras naik. Dari data series minggu ke minggu, kita itu harusnya inflasi tinggi. Karena Dinas Perindustrian mengintervensi dengan penetrasi pasar, ternyata asumsi itu tak menjadi kenyataan. Malah kita deflasi,” jelasnya.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, harus menjadi pembelajaran agar respon terhadap perkembangan ekonomi dapat lebih cepat dan berbasis data.
5. Penjamin Dampak Kebijakan
Biro Perekonomian harus memastikan setiap kebijakan pemerintah berdampak nyata bagi masyarakat. Biro, kata Marindo, bukan pelaksana teknis, melainkan pusat analisis dan kendali yang membaca masalah lebih awal, mengintegrasikan kebijakan, menggerakkan perangkat daerah, dan memastikan hasil.
“Biro Ekonomi harus jadi mata, otak, dan ruang kendali ekonomi Gubernur, Sekdaprov, dan Wakil Gubernur,” tegasnya.
Target 8 Persen dan Penguatan Analisis
Sekdaprov juga menekankan pentingnya mengukur dampak ekonomi setiap program pemerintah terhadap produktivitas, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, program dryer dan POC di sektor pertanian yang sudah mulai terukur dampaknya. Ke depan, hal serupa perlu dilakukan di sektor kelautan, perikanan, dan sektor lain.
Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi Lampung 8 persen pada 2030 bisa dicapai dengan perencanaan, pengukuran dampak, koordinasi lintas sektor, dan respons kebijakan tepat.
Marindo meminta Biro Perekonomian memperkuat budaya briefing rutin agar persoalan ekonomi segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan Biro Ekonomi dapat menjadi mata dan telinga ekonomi bagi Pemprov Lampung,” pungkasnya. (Pemprov Lampung)