Gubernur Lampung Hadiri Peresmian Sistem OSS Berbasis Risiko
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menghadiri peresmian peluncuran Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Kementerian Investasi/BKPM.
Presiden RI, Joko Widodo, secara virtual meresmikan OSS itu. Arinal mengikuti kegiatan itu di Rumah Dinas Gubernur – Mahan Agung, Senin (9/8/2021).
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sementara itu 353 KBLI yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 akan diterapkan dalam sistem selambat-lambatnya akhir Agustus 2021.
Dalam peluncuran sistem OSS ini, Presiden mendorong para Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya melalui reformasi perizinan. Adanya sistem OSS, proses perizinan menjadi lebih mudah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
“Hari ini kita luncurkan OSS berbasis risiko ini merupakan reformasi yang sangat hebat dalam penggunaan layanan online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma OSS berbasis risiko,” ucap Presiden.
Presiden inginkan iklim investasi di Indonesia berubah semakin kondusif, memudahkan usaha mikro dan usaha kecil menengah untuk memulai usaha, meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga jadi solusi atas persoalan pengangguran bertambah akibat dampak pandemi.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota kesepahaman antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Menteri Keuangan RI terkait upaya peningkatan investasi dan penerimaan negara, serta penguatan kelembagaan. (rls/shn)