PT Kuatkan Putusan PN Blambangan, Kapolda Lampung Pastikan Kasus Perusakan Lahan 21 Warga Way Kanan Berjalan
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Blambangan Umpu Way Kanan terkait upaya banding penggugat, yakni kroni Sahlan bersama oknum Anggota DPRD Doni Ahmad Ira dalam perkara sengketa tanah antara 21 Warga Kampung Negara Mulya, Kabupaten Way Kanan, yang menjadi korban penyerobotan lahan.
Dalam putusan PT Tanjung Karang tertanggal 14 Desember, dengan Hakim Ketua Sujatmoko bersama Hakim Anggota Suyadi SH, Suwono SH.SE Hum, mengadili menerima permohonan banding yang diajukan para pembanding semula para penggugat tersebut.
Lalu PT Tanjungkarang menguatkan putusan PN Blambangan Umpu tanggal 7 Oktober 2021 no 3/PDT.G/2021/PN Bbu yang dimohonkan banding. Selanjutnya PT Tanjungkarang menghukum para pembanding semula para penggugat membayar perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah uang Rp150.000.
Merujuk putusan PT Tanjungkarang menguat putusan PN Blambangan menjadi angin segar bagi 21 warga Negara Mulya dalam perkara tidak pidana perusakan tanam tumbuh diatas lahan yang disengketakan.
Menyikapi pengaduan perusakan tanam tumbuh, Kapolda Lampung, Irjen Pol Hendro, memastikan perkara pidana perusakan lahan 21 petani warga Kampung Negara Mulya Way Kanan, tetap berjalan. Namun kata ia, masih menunggu perkara perdata sengketa lahan yang diajukan kroni Sahlan cs bersama oknum angggota DPRD Way Kanan, Doni Ahmad Ira (DAI), yang mengklim lahan warga dijadikan perkebunan tebu.
“Masih menunggu gugatan banding perdata, kalau sudah ada putusan, maka dipastikan ada tersangka dalam perkara pengrusakan lahan milik 21 petani warga Negara Mulya Way Kanan,” kata Kapolda Lampung Hendro saat menerima kunjungan Ketua Terpilih Wira Hadikusuma bersama pengurus PWI Lampung dalam rangka hari ulang tahun Kapolda Lampung, Hendro, Selasa (14/12/2021).
Hendro menjelaskan, terkait perkara pidana pengusakan tanam tumbuh lahan warga tersebut masih didalami, untuk mengetahui sejauh mana asal usul tanah (warkah) yang terdapat adanya dua surat sertifikat tanah yang di keluarkan pihak BPN. Diketahui 21 warga memliki sertifikat tanah pada tahun 2014, sedangkan untuk kelurga Sahlan Cs memiliki lima sertifikat tanah pada tahun 2018.
“Polda Lampung masih menyelidiki adanya dua surat kepemilikan tanah yang dimiliki kedua belah pihak, dan akan memanggil pihak BPN terkait adanya dua sertifikat tanah yang dikeluarkan. Selain itu akan mendalami mengenai warkah atau asal usul tanah tersebut,” kata ia.
Kuasa hukum 21 warga Kampung Negara Mulya, Anton Heri, SH yang tergabung Yayasan Lembaga bantuan hukum Sembilan delapan (YLBH 98) mengatakan, masih menunggu tindakan dari pihak Sahlan Cs dengan adanya putusan PT Tanjungkarang yang menguatkan Putusan PN Blambangan Umpu. Selain itu dengan adanya putusan tersebut menjadi acuan pihak kepolisian untuk melanjutkan perkara tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh lahan warga yang dikuasai oknum anggota Dewan Doni Ahmad Ira yang dijadikan perkebunan tebu.
“Kami masih menungu tidakan lawan, berharap pihak kepolisian segera melanjutkan perkara tindak pidana pengrusakan tanam tumbuh diatas lahan warga. Secepatnya agar kronie Sahlan Cs segera mengembalikan lahan tersebut kepada 21 warga,” ujarnya. (adien)