Pemkot Bandarlampung Gelar Musrenbang RKPD 2025
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Aula Semergou, Jumat (22/3/2024).
Kegiatn itu bertema Penguatan Pembangunan SDM Infrastruktur Perkotaan dan Ekonomi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana, membeberkan program prioritas tahun 2025 dengan fokus pada tema Penguatan Pembangunan SDM Infrastruktur Perkotaan dan Ekonomi yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
Eva Dwiana mengatakan, tema itu merujuk pada kebijakan nasional karena tahun 2025 pemerintah pusat masih fokus memulihkan sektor ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Adapun program prioritas 2025 guna mewujudkan tema ini ialah bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Dia mengungkapkan, sebagai langkah awal, pelaksanaan pembangunan tentu berperan penting bagi berhasil suatu daerah.
Menurtnya, adanya mekanisme perencanaan partisipatif, teknokratis, politis, top-down dan bottom-up menjadi mekanisme harus kita laksanakan. Ini agar rencana pembangunan dapat secara komprehensif.
“Semua yang disampaikan, semua kami prioritaskan. Tak bisa satu-satu, semua kami prioritaskan,” ujarnya.
Fokus Empat Poin
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan, menegaskan, Pemkot Bandarlampung harus fokus 4 poin.
Keempat poin itu, kata Qudrotul, meliputi pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum dan pemerintahan, serta pilar infrastruktur, kewilayahan, dan lingkungan.
“Perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga melalui penyediaan keterampilan, pemberdayaan serta pertumbuhan lapangan kerja baru,” katanya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi perdagangan dan jasa perlu ada peningkatan produktivitas. Dengan penguatan sektor ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi.
“Hal itu bisa dengan penguatan sektor UMKM, IKM, dan transformasi sektor informal menjadi formal,”
“Pada pilar sosial, pemkot perlu meningkatkan kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan,” ucapnya.
Pilar hukum dan tata kelola pemerintah penyederhanaan birokrasi hingga pelayanan publik berbasis digital perlu meningkat.
Terakhir, pilar kewilayahan. Pemkot Bandarlampung perlu meningkatkan infrastruktur, memantapkan jalan aksesibilitas dan menurunkan emisi gas rumah kaca. (*)