DPRD Lampung Dorong MBG Jadi Motor Ekonomi Daerah
BANDARLAMPUNG- DPRD Provinsi Lampung mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi motor ekonomi daerah, khususnya petani lokal di Lampung.
Begitu kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, dalam rapat dengar pendapat bersama Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung di ruang rapat komisi DPRD setempat, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, anggaran MBG di Lampung sekitar Rp1,1 triliun per bulan ialah kans strategis menguatkan ekonomi lokal jika tepat mengelolanya.
Ia menjelaskan, meski aliran anggaran MBG dari pemerintah pusat via Badan Gizi Nasional tak lewat organisasi perangkat daerah, dampak ekonomi tetap daerah bisa rasakan.
“Aggaran besar ini harus bisa jadi kans meningkatkan sejahtera petani lokal, bukan justru pihak luar daerah menikmati,” tegas Basuki.
Ia mengstakan, sekitar 70 persen anggaran MBG untuk pengadaan bahan baku makanan, seperti beras, telur, daging, susu, dan komoditas lainnya.
“Dengan sektor pertanian mendominasi struktur ekonomi Lampung, program ini berpotensi besar menyiptakan efek ganda ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar pengadaan bahan baku tak bergantung produk luar daerah dan industri besar. Hal ini bertentangan semangat berdayakan ekonomi lokal.
Kendala MBG
Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, menyebutkan hingga saat ini 1.071 dapur MBG beroperasi di Lampung, sekitar 1.120 dapur masih tahap persiapan.
Ia berkata, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Selain itu, terdapat kebijakan baru, bahwa tenaga pendidik kini penerima manfaat MBG.
“Masih ada sejumlah kendala di lapangan, terutama operasional dapur belum optimal karena terbatas SDM dan administrasi,” ujarnya.
Heri menambahkan, keluhan masyarakat terkait menu makanan kurang variatif juga menjadi perhatian pihaknya.
“Kami akui menyusun menu dan distribusi bahan baku masih jadi tantangan dan ini terus kami evaluasi,” ujarnya.
Program MBG tak hanya solusi memenuhi gizi masyarakat, tapi mampu jadi motor ekonomi daerah berkelanjutan, khususnya petani dan pelaku usaha lokal di Lampung. (rn)