Diah Dharma: Hibah Kemenkeu Bantu Petani Sawit-Kakao Lampung
BANDARLAMPUNG – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Diah Dharma Yanti, menghadiri kegiatan Diseminasi Instrumen Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Opsi Pembiayaan Kreatif Provinsi Lampung.
Kegiatan itu di Aula Semergow Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Lampung, Kamis (21/5/2026).
Acara ini menjadi forum strategis mendorong sinergi pembiayaan dan kolaborasi pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai skema pembiayaan milik lembaga SMV Kemenkeu, di antaranya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Kepala Kanwil DJPb Lampung, Purwadhi Adhiputranto menyampaikan, forum diseminasi strategis ini memiliki empat tujuan utama.
“Pertama, meningkatkan pemahaman pemerintah daerah (pemda) dan stakeholder mengenai tugas, fungsi, serta skema dukungan finansial milik SMV Kemenkeu, yakni PIP, BPBD, BPDLH, dan PT SMF,” jelasnya.
Tujuan kedua, lanjut ia, mendorong sinergi dan kolaborasi nyata dalam mendukung pembangunan sektor prioritas di Lampung, khususnya perkebunan, pelestarian lingkungan hidup, penguatan koperasi dan UMKM, pembiayaan perumahan, dan pendidikan.
“Ketiga, mengidentifikasi secara tajam potensi pemanfaatan program fiskal pusat yang dapat pemda, koperasi, dan masyarakat luas akses sesuai karakteristik lokal,” kata Purwadhi.
Keempat, terus ia, memperkuat fungsi koordinasi ekosistem Kemenkeu Satu di daerah dengan para pemangku kepentingan di lingkup regional. Ini demi menyiptakan selaras kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Bantu Petani
Anggota Komisi III DPRD Lampung, Diah Dharma Yanti menyambut positif berbagai program pembiayaan dan hibah dalam sosialisasi kegiatan tersebut.
Menurut Diah, penawaran skema pembiayaan ini sangat potensial dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil di Lampung.
“Saya berdiskusi dengan direkturnya terkait pembiayaan sektor perkebunan seperti kelapa, kakao, dan sawit. Ternyata bantuan hibah ini bisa petani akses, baik kelompok tani maupun nonkelompok tani,” ujarnya.
Dia menjelaskan, bantuan ini bukan berupa pinjaman lunak dan berjangka, melainkan hibah yang dapat petani manfaatkan membeli bibit, memelihara tanaman, hingga kebutuhan pupuk.
“Program ini benar-benar dapat membantu petani butuh modal usaha perkebunan. Bantuan hibah ini kepada petani dengan luas lahan maksimal empat hektare,” jelasnya.
Manfaatkan Optimal
Selain perkebunan, Diah menilai peluang pembiayaan pariwisata sangat relevan dengan potensi daerah di Lampung. Provinsi ini bisa mengembangkan karena memiliki banyak sumber daya pariwisata.
“Pembiayaan dan hibah ini juga dapat masyarakat akses jika memiliki lahan. Ini jadi bentuk sinergi baik antara pemerintah pusat dan pemda menumbuhkan ekonomi masyarakat, baik petani maupun pelaku UMKM,” ungkapnya.
Program ini, tegas dia, menjadi harapan baru meluaskan akses pembiayaan masyarakat dan memperkuat pembangunan ekonomi daerah, khususnya kabupaten yang mayoritas masyarakat berprofesi petani dan pekebun.
DPRD berharap berbagai skema pembiayaan kreatif dari pemerintah pusat dapat pemda dan masyarakat manfaatkan optimal. Ini guna mendukung percepat pembangunan dan peningkatan sejahtera masyarakat di Lampung. (hms)