Gubernur Mirza Ajak HKTI Lampung Perkuat Hilirisasi Pertanian
BANDARLAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengajak Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung memperkuat konsolidasi dan mengambil peran strategis mendorong hilirisasi pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Begitu ajakan Gubernur Mirza saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Lampung di Gedung Balai Keratun Lantai 3, Jumat 31 Juli 2026.
Dalam musda, Gubernur Mirza terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Lampung periode 2026-2031. Sekaligus dilakukan pelantikan 15 Dewan Pimpinan Cabang DPC HKTI se-Lampung.
Bertumpu Pertanian
Gubernur menegaskan HKTI punya peran penting karena mayoritas kekayaan Lampung bertumpu pada pertanian.
Dari luas wilayah 3,3 juta hektare, 1,8 juta hektare untuk pangan dan perkebunan. Sekitar 1,6 juta keluarga menggantungkan hidup di sektor ini.
Ia menyebut kebijakan pro-petani mulai membuahkan hasil. Harga Pembelian Pemerintah gabah naik, harga jagung, kopi, dan singkong membaik, serta program pendukung pertanian telah dongkrak pendapatan dan ekonomi di desa.
“Harga komoditas yang membaik meningkatkan daya beli desa. Dampaknya ke penjualan kendaraan, jasa pengiriman, hingga transaksi ekonomi di pedesaan,” ujar Mirza.
Program Strategis
Ke depan Pemprov Lampung akan memperkuat transformasi pertanian melalui Pupuk Organik Cair di 2.000 desa, 500 unit mesin pengering (dryer) untuk pascapanen, pembangunan silo penyimpanan di tingkat kecamatan, dan 2.500 beasiswa untuk anak-anak petani
“Petani tak bisa maju tanpa hilirisasi. Hilirisasi butuh pengusaha dengan daya saing tinggi. Kita harus kuasai pasar global dengan ongkos produksi murah dan kuantitas masif,” tegasnya.
Pertanian Prioritas Presiden
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional HKTI, H. Abdul Kadir Karding menyebut pertanian jadi prioritas Presiden.
“Bagi Presiden, swasembada pangan adalah ideologi. Pemerintah komitmen jaga harga dan genjot produksi petani,” kata Kepala Badan Karantina Nasional ini.
Di sektor hilir, Badan Karantina Nasional akan percepat layanan ekspor komoditas unggulan Lampung, seperti gula, jagung, tapioka. Akan ada program “Sahabat Karantina” untuk mendampingi perusahaan penuhi standar ekspor, termasuk biosecurity dan traceability.
“Kalau bisa cepat kenapa harus lama. Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit,” tegasnya.
Melalui sinergi pemerintah, HKTI, dan pemangku kepentingan, kebijakan ini akan memperkuat ketahanan pangan nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. (Pemprov Lampung)