DPRD Lampung Mulai Bahas Perubahan APBD 2026, Fokus Pelayanan Publik
BANDARLAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diarahkan untuk memastikan penyesuaian anggaran menjawab kebutuhan prioritas pembangunan dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan itu melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lampung, Selasa 8 September 2026.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memimpin rapat bersama Wakil Ketua I Kostiana, Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara.Hadir pula Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mewakili Gubernur, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan, anggota DPRD, Forkopimda, dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menjelaskan penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 yang disepakati pada 7 Agustus 2026.
Kesepakatan tersebut, kata Jihan Nurlela, merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dan Badan Anggaran DPRD.Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan subkegiatan dengan kemampuan pendapatan daerah serta pembiayaan yang sehat.
“Penyesuaian diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, penguatan pelayanan publik, dan pembangunan lintas sektor,” ujarnya.
Jihan mengatakan Pemprov Lampung juga menyiapkan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.“Optimalisasi pendapatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan,” jelasnya.
Selanjutnya, DPRD akan mencermati setiap program dan alokasi anggaran dalam proses pembahasan. Pengawasan penting agar perubahan anggaran tak hanya bersifat administratif, tapi diarahkan pada program yang berdampak pelayanan publik.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD menegaskan komitmennya memastikan Perubahan APBD 2026 disusun tepat sasaran, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.