DPRD Minta BKD Cepat Keluarkan SK PPPK Guru Bandar Lampung
BANDARLAMPUNG, RATUMEDIA.ID- Semua calon guru di Bandar Lampung yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 sedianya akan menerima Surat Keputusan (SK). Namun ternyata nasib 1.000-an guru yang lulus tes tahap 1 dan tahap 2, Desember 2021 hingga kini belum menerima SK.
Ketidakpastian ini membuat puluhan guru PPPK mengadu ke Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung pada Selasa (31/5/2022).
Ketua Fraksi PKS Sidik Efendi dan Tim Ahli Pimpinan DPRD Bandar Lampung, Suhendro Prihandono, menerima para guru tersebut. Mereka menumpahkan permasalahan yang selama ini mengendap. Juga meminta bantuan DPRD setempat untuk bisa menyelesaikannya.
Ros, guru PPPK menuturkan, para guru yang telah lolos tes sejak enam bulan terakhir tak lagi mengajar atau menerima penghasilan karena menunggu SK pengangkatan.
“Kami ini meminta kepastian SK keluar. Sekitar 1.000-an guru PPPK di Bandar Lampung masih menunggu SK. Setiap kami bertanya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selalu meminta kami bersabar. Ini kenapa? sudah berbulan-bulan tak ada kejelasan. Banyak dari kami yang penghasilannya hanya mengajar. Kalau tak jelas begini, kami tak ada penghasilan sama sekali. Informasi di kabupaten lain, guru PPPK sudah keluar Sk dan sudah dibagikan,” kata Ros.
Menanggapi hal tersebut, Sidik yang juga Ketua Komisi I DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, meminta agar BKD Bandar Lampung segera mengeluarkan SK para guru PPPK. Jika dilihat alur proses penerimaan guru PPPK, semestinya mereka ini sudah memegang SK.
“Apa yang membuat proses ini terasa begitu lambat? Semestinya sistem pendataan online akan menyingkat waktu. Sistem ini sebenarnya sudah tepat karena data dalam satu jam saja sudah bisa pindah dari daerah ke pusat. Kabupaten Mesuji dan Way Kanan saja sudah diserahkan SK PPPK kepada guru. Ini ada 1.000-an guru PPPK yang nasibnya tergantung karena belum menerima SK. Saya harap pemkot dalam hal ini BKD bisa menyegerakan SK mereka keluar,” kata Sidik.
Ia berjanji akan terus mengadvokasi dan mengawal permasalahan guru PPPK ini agar bisa segera selesai dengan baik.
“Jangan sampai kita zolim dengan menggantung nasib 1.000-an guru tanpa kejelasan,” pungkas Sidik. (*)