DPRD Lampung Nilai Posisi Dewan Pendidikan Penting
BANDARLAMPUNG- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menghadiri pengukuhan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Senin (13/4/2026).
DPRD Lampung memandang Dewan Pendidikan berposisi penting memberikan masukan, pertimbangan, serta pengawasan terhadap arah kebijakan pendidikan agar lebih terarah, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengukuhan Dewan Pendidikan Lampung 2025–2030 ini menetapkan Ketua Prof. Syafrimen, Wakil Ketua Asad, dan Sekretaris Gino, bersama jajaran anggota dari berbagai latar belakang profesional.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen terhadap masa depan pendidikan di Lampung. Ia menyampaikan harapan besar kepada Dewan Pendidikan.
“Saya menitipkan anak-anak kita, masa depan pendidikan, dan masa depan Lampung,” katanya.
Ia mengajak Dewan Pendidikan Lampung menjadi mitra strategis membangun pendidikan berkualitas, guna mewujudkan mimpi anak-anak Lampung dan masa depan daerah.
Kolaboratif
Gubernur menekankan, berbagai soal pendidikan harus selesai secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha.
Ia menegaskan, fokus utama pembangunan pendidikan ke depan mencakup meningkatkan kualitas guru dan sistem pendidikan, menguatkan hubungan dengan dunia kerja, memeratakan akses pendidikan hingga ke pelosok, dan memastikan tak ada anak di Lampung putus sekolah.
DPRD menilai kebijakan Pemprov Lampung, seperti menghapus komite sekolah jenjang SMA negeri dan program pendidikan gratis, ialah langkah strategis yang perlu terus dapat kawalan agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Upaya membebaskan puluhan ribu ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan juga bentuk nyata pemerintah berpihak masyarakat.
DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong kebijakan pendidikan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk menekan angka putus sekolah hingga nol persen tahun 2026.
Tantangan
Ketua Dewan Pendidikan Lampung, Syafrimen mengungkapkan, masih ada sejumlah tantangan sektor pendidikan, mulai kesenjangan akses dan mutu antarwilayah hingga belum optimal keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Ia menyebut, dari sekitar 110 ribu lulusan SMA/SMK setiap tahun, baru sebagian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
Selain itu, lanjut Syafrimen, capaian literasi, numerasi, dan juga masih perlu meningkatkan dalam menguatkan karakter.
DPRD Lampung memandang berbagai tantangan itu sebagai catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Dewan Pendidikan, maka pembangunan pendidikan di Lampung kian inklusif, berkualitas, dan mampu menyetak generasi unggul siap bersaing ke tingkat nasional maupun global. (hms)